Kemarin saya menghadiri peringatan Adz-Dzikrol Hauliyah ke-53 di Anjani, Lombok Timur. Disana saya memaparkan keberhasilan pembangunan pemerintahan Presiden @jokowi sebagai sarana membangun peradaban dan mewujudkan keadilan sosial.
Pada kesempatan tersebut saya memaparkan arti penting infrastruktur dalam membangun peradaban baru Indonesia. Dalam 3,5 tahun pemerintahan @jokowi telah membangun infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
Saya menyayangkan adanya sebagian kecil orang yang masih melihat pemerintah hanya membangun fisik belaka. Dan menegaskan, pembangunan infrastruktur adalah membangun sebuah konektivitas.
Di dalamnya, bukan hanya pembangunan fisik dan ekonomi, tapi juga pembangunan budaya dan sosial. Misalnya, pembangunan kereta LRT dan MRT. Jika sudah beroperasi nanti, akan tumbuh budaya antre.
Dampak pembangunan infrastruktur juga menciptakan keadilan sosial. Semisal harga BBM di perbatasan. Daerah terpencil seperti di Papua sudah sama dengan di Jawa. Ini akan menimbulkan rasa nasionalisme, cinta tanah air. Dari Jawa Sentris menuju Indonesia Sentris.
Saya sampaikan selamat kepada anak-anak yang hadir, modal kalian selama berada di sini, telah didapatkan dengan luar biasa. Misi sosial Nahdlatul Wathan telah memberikan contoh, bagaimana menjalani peran sebagai makhluk sosial dan menjadi solusi.
Hal terpenting menurut saya setelah ini bagaimana menjadi panutan baik di masyarakat. Bukan hanya memberi contoh tapi pandai menjadi contoh. Generasi muda harus siap dengan inovasi dan perubahan yang terjadi. Mengembangkan skill dengan memanfaatkan teknologi.
Jagalah bangsa ini melalui pengabdian dan dakwah. Saya yakin suatu saat nanti kalian akan menjadi pemimpin. Saya titip tiga hal, hormati orang tua, peduli kepada yatim piatu, dan jaga sholat Dhuha. Mari kita bangun bersama bangsa ini.
Bapak memang punya kenangan tersendiri tentang Gunungkidul. Sebab, dulu ketika kelaparan dan kehausan saat sedang berlatih tempur di Gunungkidul, ada warga ada yang memberi Bapak air minum dan ubi rebus, rasanya bahagia sekali.
Waktu letnan dua, Bapak latihan di sana dan melihat warga kesulitan air. Bapak merenung, apa hal itu tak bisa diatasi? Melihat itu, Bapak ingin sekali mengangkat derajat hidup dan perekonomian masyarakat.
Di masa Purna, Bapak kembali lagi untuk membalas kebaikan budi warga yang pernah membantu melepaskan lapar dan dahaga. Alhamdulillahirabbil'alamin, setelah punya kesempatan, ingin sekali mengembalikan darma bakti Bapak kepada masyarakat.
Saat ini banyak sekali berita palsu beredar di masyarakat yang berupaya membalikkan situasi yang mengarah kepada provokasi. Provokasi-provokasi tersebut membuat masyarakat luas menerima informasi yang salah. Ini tidak bisa dibiarkan atau didiamkan.
Berita bohong, berita palsu, yang sengaja diproduksi untuk kepentingan tertentu, sudah berada dalam taraf mengkhawatirkan. Banyak negara sudah menjadi korban dan hancur berantakan gara-gara hoaks.
Menghadiri Sidang Senat Terbuka sebagai Kepala Staf Kepresidenan dalam Rangka Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung untuk menyampaikan pesan sentral kemandirian nasional pemerintahan Bapak Presiden @jokowi.
Menyampaikan berbagai program pro rakyat seperti kemandirian di bidang energi, Program Pengentasan Kemiskinan, Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Kemandirian atas tanah.
Sampai April 2018 ada 92,2 juta jiwa penerima KIS, 9,4 juta PKH, dan 3,07 juta keluarga bantuan pangan non tunai. Pemberian 6,4 juta sertifikat hak atas tanah dan pemberian 1,7 juta izin pengelolaan lahan dalam program perhutanan sosial.
Pemerintah dan KPK kini berkolaborasi dalam Tim Nasional Pencegahan Korupsi. Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi pada tanggal 20 Juli 2018.
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi akan dijalankan oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang terdiri dari Pimpinan KPK, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri PPN/Bappenas, dan Kepala Staf Kepresidenan.
Tujuan dari kolaborasi dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) adalah sinergi dan kolaborasi pemerintah dan KPK, supaya tidak berjalan sendiri-sendiri.
Bapak Presiden Joko Widodo dan saya sebagai Kepala Staf Kepresidenan tengah membentuk suatu strategi pembinaan bakat, sehingga talenta dan prestasi anak-anak Indonesia itu bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara.
Pembentukan badan strategi pembinaan bakat di Tanah Air terinspirasi dari pemikiran Proklamator Republik Indonesia Bung Karno. Negara ingin menjaring potensi anak muda. Karena negara wajib memberikan kesempatan.
Optimisme Bapak Proklamator terhadap pemuda Indonesia adalah hal yang sangat relevan dan kekinian dalam membangun bangsa dan negara. Pemerintah memanifestasikan optimisme Bapak Proklamator dengan pembinaan nyata terhadap pemuda dan talentanya.
Beberapa saat lalu nama saya masuk dalam sigi Lingkaran Survei Indonesia bersama 4 tokoh lain, yaitu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md., Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kepala Polri Jenderal (Polisi) Tito Karnavian.#Moeldoko
Ketika nama saya disebut-sebut akan menjadi pedamping Bapak Presiden @jokowi di Pilpres 2019, saya tidak mau ambil pusing dengan urusan Cawapres. Bagi saya, prioritas utama saat ini adalah berperan sebagai komunikator politik pemerintah. #Moeldoko
Saya orang yang setia pada tugas. Sangat fokus pada tugas, tidak mau terganggu kanan kiri. Orang mau spekulasi ya terserah yang mau berspekulasi. #Moeldoko